Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA

1)    Salah satu perbedaan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Tata negara adalah ...

1. Ilmu Negara lebih bersifat teritorial , sedangkan Ilmu Tata Negara bersifat praktis
2. Ilmu Negara mempelajari negara secara khusus, sedangkan Ilmu Tata  Negara mempelajari negara secara umum
3. Ilmu Negara membicarakan pelaksanaan hal-hal umum dari negara , sedangkan Ilmu Tata  Negara  tidak membicarakan pelaksanaan hal-hal umum dari suatu negara
4. Ilmu Negara objek penyelidikanya adalah negara, sedangkan Ilmu Tata  Negara objek penyelidikanya adalah manusia
5. Ilmu Negara mempunyai dalil-dalil ilmu yang bersifat mutlak, sedangkan Ilmu Tata  Negara mempunyai dalil-dalil ilmu yang bersifat relatif

2)    Menurut J.H.A Logemann, pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan bertujuan ...

1. Mengatur persekutuan manusia lainnya
2. Menghimpun masyarakat dan kedaulatanya
3. Mengatur masyarakat dengan kekuasaanya
4. Memelihara seluruh kedaulatan rakyat
5. Memelihara perhimpunan keagamaanya

3)    Republik indonesia ditinjau dari segi teori pengertian negara yang dianutnya dapat digolongkan dalam ...

1. Teori golongan sosialistik
2. Teori integralistik
3. Teori individualisme
4. Teori kodrat alam
5. Teori persatuan

4)    Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terjadinya negara, kecuali ...

1. Teori ketuhanan
2. Teori perseorangan
3. Teori kekuasaan
4. Teori perjanjian masyarakat
5. Teori hukum alam

5)    Wilayah/daerah merupakan salah satu unsur pokok terbentuknya negara yang meliputi unsur-unsur di bawah ini , kecuali ...

1. Daratan
2. Lautan
3. Udara diatasnya
4. Laut terbuka
5. Daerah ekstra teritorial

6)    Perbedaan antara penduduk dan warganegara di suatu negara terletak pada ...

1. Hak dan kewajibannya
2. Kedudukan dan tugasnya
3. Tempat tinggal dan pekerjaanya
4. Kekayaan dan hak-haknya
5. Wewenang dan tanggung jawab

7)    Kekuasaan tertinggi terletak pada negara dan menganggap bahwa negara adalah penjelmaan dari tuhan dikemukakan oleh ...

1. Teori kedaulatan tuhan
2. Teori kedaulatan raja
3. Teori kedaulatan rakyat
4. Teori kedaulatan hukum
5. Teori kedaulatan negara

8)    Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain secara resmi menurut hukum disebut ...

1. Pengakuan formal
2. Pengakuan deklaratif
3. Pengakuan konstitutif
4. Pengakuan de facto
5. Pengakuan de jure

9)    Menurut Shang Yang bahwa satu-satunya tujuan negara adalah ...

1. Pembentukan kekuasaan  negara sebesar-besarnya
2. Mewujudkan suatu perdamaian dunia
3. Jaminan atas hak dan kebebasan manusia
4. Menyiapkan tentara yang kuat
5. Mengurangi campur tangan negara di bidang ekonomi

10) Menurut teory tujuan negara yang dikemukakan oleh Dante Alleghiere bahwa untuk menuju perdamaian dunia, maka ...

1. Hak dan kebebasan warga negara harus di pelihara
2. Penguasa harus mencapai kekuasaan yang penuh
3. Harus membentuk kerajaan dunia di bawah satu kaisar
4. Harus membentuk negara kesatuan yang kuat
5. Penguasa harus dapat mencapai kemakmuran bersama

11) Negara hukum murni dari Immanuel Kant adalah perkembangan dari teori  ...

1. Kekuasaan negara
2. Perdamaian dunia
3. Jaminan atas hak dan kebebasaan
4. Tujuan negara
5. Pembentuk kekuasaan negara

12) Menurut Leon Duguit yang menjadi ukuran yang membedakan bentuk pemerintahan monarki dan republik ialah ...

1. Jumlah orang yang memerintah
2. Sejarah terbentuknya negara
3. Sistem pemerintahan negara
4. Cara pengangkatan kepala negara
5. Cara pembentukan kehendak negara

13) Negara yang menganut bentuk pemerintahan republuk parlementer adalah ...

1. Indonesia
2. Amerika
3. Filiphina
4. India
5. Rusia

14) Dalam demokrasi sistem parlementer kedudukan presiden dalam pemerintahan menjadi semu , karena para menteri diangkat dan bertanggung jawab pada ...

1. Kepala negara
2. Parlemen
3. Perdana menteri
4. Dewan menteri
5. Rakyat secra langsung

15) Demokrasi pancasila bertumpu pada azas musyawarah untuk mufakat , sedangkan demokrasi Liberal ...

1. Mengutamakan suara terbanyak
2. Mengutamakan kebebasan individu
3. Mengutamakan kepentingan umum
4. Mengutamakan kepentingan kelompok
5. Mengutamakan kepentingan partai

16) Pelanggaran terhadap suatu norma yang akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.Pengertian di atas termasuk kaidah dalam ...

1. Norma agama
2. Norma kesusilaan
3. Norma kesopanan
4. Norma hukum
5. Norma kemasyarakatan

17) Norma pertama tata hukum negara republik indonesia adalah ...

1. Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945
2. Dekrit presiden 5 juli 1959
3. Surat perintah 11 Maret  1966
4. Undang-undang dasar 1945
5. Pembukaan Undang-undang dasar 1945

18) Hubungan antara proklamasi 17 agustus 1945 denagn pembukaan UUD 1945 adalah ...

1. Pembukaan UUD 1945 merupakan penyataan kemerdekaan rakyat indonesia
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi di dalam RI
3. Pembukaan UUD 1945 adalah kaidah negara yang fundamental
4. Pembukaan UUD 1945 meruakan penjelas yang terinci dari proklamasi kemerdekaan RI
5. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok fikiran kenegaraan

19) Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut, kecuali ...

1. Menetapkan UUD
2. Menetapkan GBHN
3. Memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya
4. Menerima pertanggung jawaban presiden bila masa habis massa jabatanya
5. Menyusun program umum pembangunan lima tahun

20) DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang disebut ...

1. Hak inisiatif
2. Hak angket
3. Hak interpelasi
4. Hak amandemen
5. Hak budget

21) Tugas mahkamah agung antara lain ...

1. Menguji peraturan perundangan secara material
2. Menguji peraturan perundangan secara formal
3. Mengangkat dan memberhentikan seorang hakim
4. Memberi  pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga lain
5. Memutus perkara dalam tingkat kasasi

22) Salah satu apratur pemerintah pusat menurut UUD 1945 adalah ...

1. Majelis permusyawaratan rakyat
2. Dewan perwakilan rakyat
3. Kerjaksaan agung
4. Wakil presiden
5. Badan pemeriksa keuangan

23) Bentuk negara menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1 adalah ...

A.   Kerajaan

B.    Republik

C.    Kesatuan

D.   Serikat

E.    Uni

24) Didalam pelaksanaan pemerintahan pada kurun waktu 1945 s.d. 1949 ditemui adanya penyimpangan yang mendasar  , yaitru ...

A.    Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden

B.    Diangkat anggota DPA sementara

C.    Masih berlakunya aturan peralihan pasal IV

D.    Kabinet presidentil menjadi kabinet parlementer

E.    Terbentuknya BP KNIP , sebelum terbentuknya MPR dan DPR

25) Menurut konstitusi RIS , indonesia menganut sistem pemerintahan ...

A.    Ekstra parlementer

B.    Presidentil

C.    Ministeril

D.    Parlementer

E.    Kontitusionil

26) Salah satu perbedaan sistem pemerintahan menurut UUD 1950 dengan UUD1945 adalah ...

A.    UUD  1950, maupun UUD 1945 terdapat MPR dan DPA

B.    UUD 1950 presiden dapat diganggu gugat UUD 1945 presiden tidak dapat diganggu gugat

C.    UUD 1950 presuden tidak dapat membubarkan DPR , UUD 1945 presisden dapat membubarkan DPR

D.    UUD 1950 sistem pemerintahan kabinet parlementer , UUD 1945 sistem pemerintahan kabinet presidentil

E.   UUD 1950 kedudukan presiden kuat, UUD 1945 presiden sebagai lambang

27) Dari peristiwa-peristiwa berikut ini , yang tidak termaksut penyimpangan-penyimpangan dari UUD 1945 pada kurun waktu 5 juli 1959-1965 adalah ...

A.    Pembubaran DPR hasil pemilihan umum 1955

B.    Pembentukan MPRS oleh presiden

C.    Pembentukan DPA berdasarkan penetapan presiden

D.    Lembaga-lembaga tinggi negara di pimpin oleh presiden

E.    Berlakunya kembali sistem pemerintah presidentil

28) Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 mengatur tentang masalah ...

A.    Hak dan kewajiban membela negara

B.    Hak dan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintah

C.    Hak dan kewajiban mengeluarkan pendapat

D.    Hak dan kewajiban membayar pajak

E.    Hak dan kewarganegaraan

29) Pelaksanaa pemilihan umum menurut  UU No. 1 tahun 1985, memuat ketentuan sebagai berikut, kecuali ...

A.    Tata cara pencalonan anggota DPR

B.    Pelaksanaan kampanye program partai

C.    Diterimanya pancasila sebagai satu-satunya asas

D.    Asas dan tujuan pemilihan umum

E.    Penetapan calon-calon tetap anggota DPR

30) Berikut ini adalah ketentuan mengenai hak pilih menurut UU No. 1 tahun 1985, kecuali ...

A.    Bukan anggota organisasi terlarang

B.    Sudah berumur 17 tahun keatas

C.    Belum berumur 17 tahun sudah kawin

D.    Terdaftar dalam daftar pemilihan umum

E.    Setiap warganegara indonesia

Share :

Tweet

✚

Related Post